BAB IV. Hukum Pranata Pembangunan Dalam Pelanggaran IMB

1.       SOLUSI

IMB diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung terjadi ketidaksesuaian terhadap IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengawas pelaksanaan wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta melaporkan kepada Dinas.

Jika terbukti ada ketidaksesuaian, setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dapat dipidana dan juga dapat dikenakan sanksi administrasi. Mengenai tidak sesuainya suatu bangunan gedung dengan IMB yang diberikan, Pasal 44 UU Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut:

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:

a)    peringatan tertulis;

b)    pembatasan kegiatan pembangunan;

c)    penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d)    penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

e)    pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

f)     pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

g)    pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h)    pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau

i)      perintah pembongkaran bangunan gedung.

Jika bangunan ruko tidak sesuai dengan data pada Izin Mendirikan Bangunan, berarti sebelumnya sudah ada rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Bangunan tersebut dapat dilakukan pembongkaran jika tidak juga dilakukan upaya penyesuaian antara bangunan gedung tersebut dengan IMB yang ada.

Pembangunan gedung harusnya sesuai dengan IMB yang telah diberikan. Jika ada perubahan pada rencana teknis bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung diharuskan meminta pengesahan lagi atas perubahan rencana tersebut.

Jika melakukan perubahan dalam mendirikan bangunan, maka penyelenggara gedung harus mengajukan permohonan baru IMB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP 36/2005.

Kemudian, jika bangunan sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan:

“Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

2.       KESIMPULAN

Pada dasarnya, setiap bangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan IMB berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu. Memang dalam pratiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.

SOURCE:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-mendirikan-bangunan

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cceaf30a38c/jika-fisik-bangunan-tidak-sesuai-dengan-data-di-imb